Bedah Kiat Sukses UHC, Kadinkes Bojonegoro Jadi Narasumber pada Short Course Nasional JKN BPJS Kesehatan  

BOGOR – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, NINIK SUSMIATI, SKM., M.Kes., menjadi salah satu narasumber dalam ajang Short Course Nasional JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Corporate University BPJS Kesehatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/08/2026).  

Dalam pemaparannya, Kadinkes Bojonegoro membagikan pengalaman serta strategi taktis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meraih dan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC). Hingga Agustus 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Bojonegoro telah mencapai 100,46% dari total populasi 1.372.167 jiwa, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 89,78%.  

Inovasi Unggulan "DIARI KESUMA"

Salah satu poin penting yang menyita perhatian peserta Short Course adalah keberhasilan inovasi DIARI KESUMA (Pendaftaran Setiap Hari Jaminan Kesehatan untuk Semua).  

Inovasi ini mengubah skema lama yang membutuhkan waktu verifikasi hingga 14 hari menjadi One Day Service. Melalui DIARI KESUMA, warga Bojonegoro yang membutuhkan layanan rawat inap emergency namun belum memiliki kepesertaan JKN/menunggak mandiri dapat didaftarkan menjadi peserta PBPU dan BP Pemda serta aktif pada hari yang sama.  

"Melalui integrasi yang solid antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, BPJS Kesehatan, serta faskes di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit, kita memastikan tidak ada warga Bojonegoro yang terhambat mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena kendala pembiayaan," jelas Kadinkes.  

Penguatan Lintas Sektor dan Digitalisasi System

Keberhasilan pengelolaan UHC di Bojonegoro didukung oleh integrasi data berbasis digital, seperti pemanfaatan sistem real-time spreadsheet dan grup koordinasi lintas sektor Sinergi UHC yang minim hambatan birokrasi (paperless). 

Selain itu, rekonsiliasi data mutasi penduduk (meninggal dan pindah domisili) dilakukan secara berkala setiap bulan bersama Disdukcapil dan BPJS Kesehatan untuk menjaga akuntabilitas anggaran.  

Dukungan anggaran APBD yang konsisten sejak proses awal integrasi Jamkesda ke JKN menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu percontohan nasional dalam komitmen perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Komitmen ini juga telah membuahkan berbagai apresiasi nasional, termasuk UHC Award Kategori Madya yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI.  

Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap kiat dan strategi inovasi yang diterapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang merata, efisien, dan inklusif.